"Kita benar menolak. Kita suarakan itu di DPR," jelas Mardani saat dihubungi, Rabu (7/3).
Mardani menjelaskan, pihaknya baru mau berunding dengan pemerintah setelah dipersiapkannya infrastruktur untuk menyambut kenaikan BBM. Pertama adalah infrastruktur konversi bahan bakar dari minyak ke gas. Kemudian transportasi publik yang harus diperbaiki.
Dijelaskannya, hal itu penting agar publik dapat memanfaatkan transportasi massal ketimbang menumpangi kendaraan bermotor pribadi. "Kita ini serius. Kita melakukan kajian," jelasnya.
Justru pihaknya mempertanyakan pihak-pihak yang menyetujui begitu saja kenaikan BBM. "Mereka, belum tentu melakukan kajian-kajian yang mendukung argumentasi perlunya kenaikan harga BBM."
republika.co.id